Dengan kondisi yang berkembang hingga saat ini, serta tidak adanya terobosan yang tepat dalam peningkatan produktifitas pangan, maka berat bagi Indonesia untuk mewujudkan cita-cita menjadi lumbung pangan dunia. Bahkan ketahanan pangan nasional pun terancam.

Buktinya sekarang. Ditengah gencarnya perluasan areal persawahan, mekanisasi dan sebagainya, impor beras pun merebak. Ironi.

Berlatar belakang kondisi itu, Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) 9 Juli lalu menggelar diskusi dengan tema “Produktifitas Padi vs Impor Beras, Ada Apa?” Acara di Press Rom Kementerian Pertanian itu dikejutkan dengan pernyataan Senior Expatriate Tech-Cooperation Aspac Badan Pangan PBB (FAO) Ratno Soetjiptadie. Dikatakannya, bahwa pesimis Indonesia bisa menjadi Lumbung Pangan Dunia tahun 2045.

“Never. Nggak akan terjadi,” katanya.

Pasalnya, menurut Ratno, banyak masalah mendasar yang menjadikan dirinya pesimis tentang cita-cita Indonesia menjadi lumbung pangan dunia di tahun 2045.

“Pertama, berdasarkan peta ketahanan pangan dunia, selama 2015-2080 kita sangat rentan terhadap perubahan iklim. Banjir, kekeringan, serangan hama, selalu dijadikan kambing hitam gagal pangan. Kita belum punya perencanaan. Kalau butuhnya 1 juta ton, mustinya produksi 1,5 juta ton sehingga ada stok 0,5 juta ton. Kita belum sampai ke sana,” ujarnya.

Kedua, ketersediaan tenaga kerja di lahan persawahan yang semakin menurun, ditandai oleh migrasi tenaga kerja ke sektor lain, persawahan bukan
sebagai sektor yang menarik untuk ‘diterjuni’. Sektor pertanian tidak lagi menjadi sesuatu yang atraktif bagi para sarjana.

Ketiga, tingkat pengetahuan petani yang relatif rendah. Mereka absorbsi terhadap teknologi, seperti peralatan, teknologi budidaya. “Dikasi traktor, jika rusak tidak bisa perbaiki sendiri, lantas ditinggal begitu saja,” tukas Ratno. Belum lagi bicara soal manajerial.

Yang memilukan lagi, indeks pebgetahuan petani Indonesia terendah di ASEAN, dengan angka indeks cuma 2, sementara petani Thailand 7 dan Vietnam 6.

Teknologi, Lahan dan Iklim

Tiga hal tersebut merupakan faktor mendasar penyebab melemahnya produktifitas pangan Indonesia akhir-akhir ini. Dalam hal teknologi, yang dimaksud ialah di tingkat petani (SDM pertanian). “Umumnya petani banyak yang tak paham teknologi, tapi ikut-ikutan menjalankannya,” tutur Ratno, seraya bercerita bahwa soal pH tanah saja masih banyak petani yang tidak paham.

Disamping itu kerusakan tanah secara nasional juga terjadi sangat serius. Sekitar 60 persen tanah pertanian (sawah) kondisinya rusak parah dan ini sangat mudah dijumpai di Indonesia. “Klaten itu hanya 30 km dati UGM. Indramayu hanya 60 km dari IPB. Tapi banyak tanah persawahan di sana rusak parah,” ujarnya.

Kerusakan lahan sawah berpotensi menimbulkan kehilangan 20-80 persen produksi. Oleh karenanya pengembalian kesuburan tanah menjadi program yang sangat perlu diprioritaskan

Terkait lahan pertanian, Yuana Laksana, Ketua Kompartemen Pangan Asosisiasi Benih Indonesia (Asbenindo), memaparkan  bahwa data statistik kenaikan produksi padi akhir-akhir ini hanya ketolong dari kegiatan ekstensifikasi, itu pun angkanya tidak signifikan.

“Perlu adanya terobosan dari pemerintah, secara bersama-sama dengan korporasi dalam penerapan teknologi, diantaranya benih padi hibrida untuk memacu produktifitas dan menopang ketahanan pangan nasional. Pasalnya, sejauh ini secara intensifikasi (penerapan teknologi, benih, pupuk), produktifitas pertanian Indonesia tidak mengalami kemajuan.

Disamping itu, menurut perkiraan FAO, sekitar 69 persen tanah indonesia dikategorikan rusak parah lantaran penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Kondisi budidaya padi saat ini sudah dalam posisi terjebak Law of deminishing return.

Dengan kenyataan itu, lalu perubahan iklim pun jelas akan semakin memperburuk kondisi petani serta mengancam ketahanan pangan nasional. Bayangkan, bila 40 juta petani (kecil-kecil-red) berjuang menghidupi 250 juta penduduk Indonesia. Mereka lemah, dan kalau rugi para petani akan alih profesi. Lantas siapa yang menanam?

Mau tidak mau, impor dilakukan agar anak bangsa tidak kelaparan. Lalu sampai kapan?

Untuk itu pemerintah diminta melakukan terobosan di sektor pertanian demi mengeluarkan RI dari jebakan impor pangan hingga 2080. Saat ini saja, tanpa ada gejolak musim seperti kemarau panjang, Indonesia tetap saja mengimpor beras, apalagi bila terjadi kemarau panjang.

***Riz***