Terkait mitigasi perubahan iklim dan NEK, perlu kerjasama berbagai pihak dalam mengelola hutan Indonesia yang sangat luas.

MESKIPUN upaya mitigasi telah dilakukan di berbagai sektor, tantangan dalam pelaksanaan mitigasi perubahan iklim masih sangat besar. Beberapa tantangan utama meliputi keterbatasan akses teknologi hijau, pendanaan yang kurang memadai, kurangnya koordinasi antar sektor, serta keterlibatan masyarakat yang masih rendah.

Tantangan itu menuntut adanya solusi kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, maupun akademisi.

Untuk itulah, Penabulu Foundation melalui Program Lingkar Madani, dengan dukungan dari The David and Lucile Packard Foundation, Rabu (11/12), menggelar Webinar dengan tema ‘Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan: Startegi dan Implementasi di Tingkat Nasional dan Lokal.

Peluang & Tantangan

Salah-satu pembicara dalam webinar itu adalah Muhammad Ridwan, Direktur Eksekutif PT. Cedar Karyatama Lestarindo (CKL). Ahli penghitungan karbon itu menyajikan materi; Peluang kolaborasi pemerintah, LSM, swasta dalam aksi mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan. Disebut peluang, Ridwan menjelaskan, bahwa hutan Indonesia itu sangat luas, yang terdiri dari hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung.

Lebih jauh dikatakannya, perlu kerjasama berbagai pihak untuk mengelola hutan tersebut, termasuk dalam hal terkait nilai ekonomi karbon (NEK), aksi mitigasi perubahan iklim serta penurunan emisi GRK.

Berbagai pihak tersebut terdiri dari pemerintah (baik pusat maupun daerah, masyarakat serta dunia usaha). “Hal itu disebutkan dalam Peraturan Menteri LHK No. 21 tahun 2022 Pasal 3,” ucap Ridwan.

“Diperlukan keterlibatan dan sinergi dalam kegiatan tersebut, dimana pemerintah berperan sebagai regulator dan pihak yang menerbitkan Sertifikat Penurunan Emisi (SPE), dunia usaha sebagai pengusul dan pendana,” ungkapnya. Sementara itu, tambahnya, ada pihak lain yang berfungsi sebagai validator, verifikator dan sebagainya.

Ahli penghitungan karbon serta perencanaan dan penyusunan Rencana Aksi Mitigasi (DRAM) dari CKL itu pun menambahkan perlu kejelasan benefit sharing dalam setiap kegiatan terkait NEK.
Disamping itu, selain karbon, cukup banyak peluang ekonomi lain dalam kegiatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. Misalnya dari hasil pohon buah-buahan, getah, obat-obatan, kayu, air, serta tumbuhnya ekowisata di berbagai kawasan hutan.

Mencari Solusi

Diskusi (webinar) itu cukup menarik. Peserta yang terdiri dari berbagai pihak di sejumlah daerah, tampak antusias. Kegiatan dari pagi hingga siang tersebut bertujuan untuk mendiskusikan secara mendalam upaya mitigasi perubahan iklim, tantangan-tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diimplementasikan.

Selain Muhammad Ridwan, turut serta pula tiga nara sumber lain yang kompeten di bidangnya. Diantaranya Franky Zamzami – mewakili Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK, Purwadi Soeprihanto – Sekjen APHI, dan Hairiansyah – Direktur Menapak Indonesia.

**Riz**