Membangun fondasi aksi iklim berkelanjutan

Bogor, April 2026 — Di tengah meningkatnya urgensi krisis iklim global, Indonesia terus memperkuat perannya dalam agenda mitigasi berbasis ekosistem. Salah satu langkah strategis yang kini mendapat perhatian adalah pengembangan kapasitas nasional dalam pelaporan gas rumah kaca dari ekosistem karbon biru—yakni ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap dan menyimpan karbon.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pelatihan I: Pelaporan Gas Rumah Kaca dari Ekosistem Karbon Biru, yang berlangsung pada 27 April hingga 1 Mei 2026 di Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Blue Carbon Capacity Development Training Series, sebuah program pengembangan kapasitas yang dirancang untuk memperkuat kompetensi teknis, tata kelola, serta integrasi kebijakan karbon biru dalam strategi iklim nasional. Pelatihan ini terselenggara melalui kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Climateworks Centre – Monash University, serta Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University. Sinergi ini menjadi cerminan pentingnya kerja sama lintas sektor—antara pemerintah, akademisi, dan mitra internasional—dalam membangun fondasi ilmiah dan kelembagaan untuk aksi iklim berbasis laut.

Antisipasi Iklim dari Laut.

Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan ekosistem pesisir yang luas atau bisa disebut dengan mega-biodiversity, Indonesia memiliki potensi besar dalam menjadikan karbon biru sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim. Mangrove, padang lamun, dan ekosistem pesisir lainnya tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kawasan pesisir, tetapi juga sebagai penyerap karbon alami yang sangat efektif.  Potensi tersebut menjadi semakin relevan seiring target Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030, sebagaimana tertuang dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC). Namun demikian, implementasi aksi iklim berbasis laut masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari keterbatasan data, belum standardnya metodologi pengukuran, rendahnya kapasitas teknis disetiap level, hingga koordinasi antar lembaga yang masih perlu diperkuat.

Dalam sambutannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, yang diwakili oleh Anita Setianingsih, menekankan bahwa pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan memerlukan pendekatan yang utuh. Menurutnya, tantangan ke depan bukan hanya menjaga ekosistem, tetapi juga memastikan keberlanjutan dalam perspektif ekologis, sosial, dan kelembagaan.

Pandangan serupa disampaikan oleh Etwin Sabarani dari Climateworks Centre – Monash University. Ia menegaskan bahwa agenda karbon biru perlu dijalankan secara adaptif dan kolaboratif, melibatkan berbagai sektor serta aktor yang memiliki peran strategis dalam ekosistem, kebijakan maupun implementasi di lapangan. Di sisi lain, kebutuhan terhadap sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) yang kredibel semakin mendesak, seiring berkembangnya proyek-proyek karbon dan tuntutan transparansi global terhadap pelaporan emisi.

Dalam konteks tersebut, Prof. Yonvitner, Kepala PKSPL IPB University, menilai bahwa program ini merupakan momentum penting untuk menempatkan ilmu pengetahuan sebagai landasan utama dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang adil, inklusif, dan berbasis bukti.

Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pelatihan ini dirancang menggunakan pendekatan blended learning yang memadukan sesi interaktif, lokakarya, simulasi, hingga praktik langsung. Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan lapangan dan mengacu pada standar internasional, termasuk panduan IPCC, UNFCCC, serta metodologi proyek karbon global seperti Verra dan Gold Standard. Sebanyak 30 peserta dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi terlibat dalam program ini. Mereka dipilih berdasarkan pengalaman dan kapasitas dalam pengukuran ekosistem karbon biru, penyusunan kebijakan, maupun pengelolaan proyek berbasis pesisir.

Selama lima hari, peserta dibekali materi komprehensif mulai dari perkembangan kebijakan perubahan iklim global dan nasional, analisis Mangrove Reference Level (MRL) dan Seagrass Reference Emission Level (SREL), hingga penghitungan biomassa, stok karbon, dan emisi GRK. Selain itu, peserta juga mempelajari analisis perubahan tutupan lahan, sistem registri nasional dalam pengembangan proyek karbon biru, inventarisasi biodiversitas dan jasa ekosistem, hingga penyusunan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM).

Pendekatan praktis menjadi nilai tambah utama. Peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menghasilkan simulasi dan dokumen yang dapat diterapkan langsung di institusi masing-masing.

Ekosistem Berkelanjutan

Pelatihan ini merupakan tahap pertama dari tiga rangkaian program yang saling terhubung. Peserta yang mengikuti pelatihan pertama diwajibkan untuk melanjutkan ke Pelatihan II: Validasi dan Verifikasi Proyek Karbon (MRV) pada Juni 2026, sebelum kemudian memasuki Pelatihan III: Ekonomi Karbon Biru pada Juli 2026.

Struktur berjenjang ini dirancang untuk membangun kompetensi secara utuh—mulai dari pengukuran dan pelaporan emisi, validasi dokumen proyek, hingga pemahaman mekanisme pasar karbon, model bisnis, dan skema pembagian manfaat. Lebih jauh, program ini juga akan menghadirkan Community of Practice (CoP) digital sebagai ruang kolaborasi lintas sektor. Platform ini diharapkan menjadi wadah berbagi pengalaman, diskusi teknis, serta pengembangan jejaring profesional di bidang karbon biru. Sebagai luaran jangka panjang, seluruh hasil pelatihan akan dikompilasi menjadi Blue Carbon Training Toolkit yang dapat diakses secara terbuka. Toolkit ini diharapkan menjadi referensi nasional dalam pengembangan kapasitas karbon biru di Indonesia.

Ekonomi Biru Rendah Karbon

Di balik pelatihan teknis ini, terdapat visi yang lebih besar: menjadikan karbon biru sebagai salah satu pilar strategis pembangunan ekonomi biru Indonesia. Karbon biru tidak hanya berkaitan dengan konservasi ekosistem, tetapi juga membuka peluang pembiayaan iklim, perdagangan karbon, hingga pengembangan model bisnis berbasis keberlanjutan di wilayah pesisir. Jika dikelola dengan manajemen yang baik, potensi ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal sekaligus mendukung target iklim nasional. Karena itu, pembangunan kapasitas sumber daya manusia menjadi fondasi penting. Tanpa SDM yang mampu mengukur, melaporkan, memverifikasi, dan mengelola proyek karbon secara kredibel, potensi besar tersebut akan sulit dioptimalkan.

Pelatihan ini menegaskan bahwa transformasi menuju ekonomi biru rendah karbon tidak hanya membutuhkan kebijakan, tetapi juga investasi serius pada pengetahuan, kompetensi, dan kolaborasi lintas sektor.

Indonesia dalam Peta Aksi Iklim Berbasis Laut

Dengan kekayaan ekosistem pesisir yang dimiliki, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu rujukan global dalam aksi iklim berbasis laut. Namun, peluang tersebut harus ditopang oleh sistem yang kuat, data yang kredibel, serta kapasitas kelembagaan yang memadai. Pelatihan Pelaporan Gas Rumah Kaca dari Ekosistem Karbon Biru menjadi langkah konkret ke arah tersebut. Lebih dari sekadar agenda peningkatan kapasitas, kegiatan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memastikan bahwa ekosistem pesisir Indonesia diakui dan dihitung sebagai aset penting dalam mitigasi perubahan iklim. Di tengah tantangan krisis iklim yang semakin kompleks, inisiatif ini menunjukkan bahwa solusi dapat datang dari laut—asal dikelola dengan ilmu pengetahuan, tata kelola yang kuat, dan kolaborasi berkelanjutan.

Indonesia tengah membangun fondasi itu dan tentunya karbon biru menjadi salah satu kunci utamanya. Mari kita jaga Bersama dan Bersama- sama  untuk saling menjaga sumberdaya

*Ijay*