Dalam Training Pengukuran Karbon yang dilaksanakan Sucofindo dan PT. CKL, para peserta pun mendapatkan materi soal pentingnya Safeguard untuk menghindari resiko, baik secara sosial maupun lingkungan.

SAFEGUARD…apakah itu? Jawabnya; adalah suatu kerangka pengaman yang melindungi dan menjaga, atau menekan sekecil mungkin munculnya dampak negatif sebuah program. Sebaliknya bagaimana mendorong terjadinya dampak positif, baik secara aspek tata kelola, sosial, maupun lingkungan.

“Contohnya dalam kegiatan REDD+, safeguard merupakan elemen penting dalam implementasi kegiatan di tapak. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dikategorikan sebagai safeguard sosial dan safeguard lingkungan,” jelas Franky Zamzani, S.Hut. M.Env., dari Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim – Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK.

Lebih jauh, hari ini (Selasa, 22/03/22), dalam kegiatan Pelatihan Pengukuran Karbon Hutan, yang digelar PT. Cedar Karyatama Lestarindo (CKL) bersama sebuah BUMN, Sucofindo, Franky menjelaskan soal lingkup kerangka safeguard. Dikatakannya bahwa ada yang disebut ‘Safeguard Sosial’ dan ‘Safeguard Lingkungan’.

Safeguard Sosial adalah sebuah kerangka kerja untuk membantu pelaksana program dalam melakukan evaluasi secara sistematik agar resiko sosial yang tidak diinginkan dapat ditekan. Sedangkan Safeguard Lingkungan ialah sebuah kerangka kerja yang membantu pelaksana program agar dapat melakukan evaluasi secara sistematik dalam penanganan, agar resiko lingkungan yang tidak diinginkan dapat diminimalkan.

Pentingnya Safeguard

“Pada prinsipnya, safeguard itu untuk menjamin program infrastruktur agar tidak mengakibatkan dampak negatif yang serius,” ungkap Franky.

Ditambahkannya, bahwa bila terjadi dampak negatif, maka perlu dipastikan adanya upaya mitigasi yang dapat meminimalkan dampak negatif tersebut, baik pada tahap perencanaan persiapan maupun tahapan pelaksanaannya.

Pada kesempatan Zoom tersebut, Franky pun meminta agar semua pihak wajib memahami, menyepakati dan melaksanakan dengan baik dan konsisten kerangka safeguard lingkungan dan sosial. “Penguatan kapasitas lembaga pelaksana diperlukan agar pelaksanaan kerangka safeguard dapat dilakukan secara lebih efektif,” ungkap salah-seroang  sosok penting terkait safeguard di tingkat nasional itu.

***Riz***