Jakarta, kota yang tenggelam diantara hilangnya hutan di hulu dan bertumpuknya sampah di hilir.

SETIAP musim hujan tiba, Jakarta seperti kembali menanggung karma panjang pembangunan yang abai keseimbangan alam. Banjir seolah menjadi tamu tahunan yang tidak pernah diundang, tapi terus datang mengetuk pintu rumah warga.

Di balik itu semua, ada dua cerita besar yang saling berkait: “hilangnya tutupan hutan di hulu” dan “menumpuknya sampah di sungai-sungai ibu kota”.

Alih Fungsi

Hulu Sungai Ciliwung yang seharusnya menjadi benteng alami bagi Jakarta, kini makin gundul. Data dari Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan bahwa antara 2017–2023, sekitar 310,7 hektar hutan di Megamendung dan Cisarua hilang akibat alih fungsi.

Seluas 208,8 ha menjadi kebun, 26,6 ha menjadi permukiman, dan 75,3 ha menjadi lahan terbuka yang menyebabkan menurunnya kemampuan menyerap air hujan dan mempercepat aliran deras ke hilir.

Selain itu, luas Kawasan hutan di seluruh DAS Ciliwung kini hanya sekitar 14%. Angka ini jauh di bawah persyaratan minimum 30% dari luas DAS yang harus berupa kawasan hutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Tidak heran, setiap kali Bogor diguyur hujan deras, warga Jakarta bersiap dengan perahu karet, bukan lagi payung.

Bukan Solusi Instan

Namun, masalah tidak berhenti di hulu. Begitu air memasuki Jakarta, ia berhadapan dengan sungai-sungai yang kian sempit dan penuh sampah.

Menurut studi Ardiatma et al. (2024) Jakarta memproduksi sampah dalam skala yang menakjubkan, yaitu sekitar antara 5.950 hingga 8.700 ton per hari, menjadikannya salah satu kota terdampak paling berat dalam penumpukan limbah urban.

Untuk melihat seberapa “besar” limbah sampah yang dihasilkan Jakarta, volume sampah kota-kota besar Eropa hanya menghasilkan rata-rata 1.500 hingga 2.000 ton per hari (greeners.co 2016). Itu artinya Jakarta bisa menghasilkan sampah 3–4 kali lipat dibandingkan kota-kota besar di Eropa.

Banjir bukan hanya sekadar bencana alam, melainkan akibat dari pilihan pembangunan yang mengabaikan keseimbangan. Jika ingin Jakarta tahan banjir, maka ‘pemulihan hutan di hulu’ dan ‘pengelolaan sampah yang tegas di hilir’ harus berjalan beriringan.

Tidak ada solusi instan, tapi ada jalan panjang yang harus dimulai sekarang. Yang dimaksud adalah: Mengembalikan ruang bagi air dan menanam kembali harapan di tanah yang hilang. Dalam narasi inilah, harus dipahami bahwa banji Jakarta bukan sekadar bencana alam musiman, melainkan konsekuensi ekologis dari keputusan tata ruang yang gagal melindungi hulu sungai.

(Rehan)