Tiga organisasi turut serta dalam gerakan penyaluran dana kepada komunitas tradisional sebagai sektor ekonomi swasta terbesar di dunia.
ANCAMAN kian rapuhnya ketahanan pangan tampaknya bukan sekedar isapan jempol. Perubahan iklim semakin menggiring ke arah itu. Hutan tropis, serta masyarakat tradisional di ekosistem itu, mau tak mau pasti terkena imbasnya.
“Mereka (komunitas tradisional –red) membutuhkan kepastian hak kepemilikan dan pendanaan sebagai solusi berdasarkan kearifan lokal.” Demikian seperti tertulis dalam Siaran Pers yang dikirim ID COM ke Redaksi GI malam tadi (Senin, 08/05).
Untuk itu, kemarin (Senin, 08/05), tiga organisasi masyarakat adat dan masyarakat sipil terbesar di Indonesia meluncurkan inisiatif baru yang akan menyalurkan Dana Nusantara (dana iklim) ke Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL). Dikatakan bahwa, MAKL merupakan garda terdepan yang melindungi ketahanan pangan dan mencegah kerusakan lingkungan.
“Dana Nusantara dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang kami dampingi,” ujar Rukka Sombolinggi, anggota Masyarakat Adat Toraja sekaligus Sekretaris Jenderal AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara).
MAKL menerima kurang dari 1% akses pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim. Padahal, menurutnya, sudah banyak bukti signifikan bahwa mereka adalah salah satu penjaga terbaik ekosistem rentan di dunia. “Pengetahuan mereka akan tata kelola hutan, telah memberi manfaat dan peningkatan signifikan untuk pembangunan berkelanjutan,” jelas Rukka.
AMAN, KPA dan WALHI
Dana Nusantara merupakan kolaborasi tiga lembaga, yakni AMAN – sebuah organisasi yang mewakili 20 juta masyarakat adat dan 2.449 komunitas di Indonesia; KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), organisasi berbasis gerakan reforma agraria terbesar di Indonesia’ dan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup/ FoE Indonesia).
Dana tersebut dihimpun dengan dukungan awal sebesar US$3 juta dari para filantropi internasional, termasuk Ford Foundation dan Packard Foundation, Dana Nusantara bergabung dengan kelompok organisasi terpilih di negara pemilik hutan tropis untuk membantu memenuhi target IPLC Forest Tenure Pledge2 sebesar US$ 1.7 miliar.
Para pendiri inisiatif pendanaan baru di Indonesia ini berharap dapat menarik pendanaan hingga US$ 20 juta dalam lima tahun ke depan yang akan ditujukan untuk MAKL di Tanah Air.
Pentingnya Komunitas Adat
“Hari ini merupakan sebuah langkah konkrit pemenuhan tanggung jawab kita bersama untuk melindungi sumber daya bumi, dan masalah mendesak yang dihadapi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Indonesia dan global,” kata Presiden Ford Foundation Darren Walker.
Ditambahkannya, dengan berkontribusi di Dana Nusantara, dan menempatkan pemimpin dari akar rumput pada solusi kunci iklim, serta bergabung dengan gerakan global untuk melindungi hutan dan wilayah di seluruh dunia, akan membantu dalam memitigasi krisis iklim dan mencegah kerusakan keanekaragaman hayati yang berdampak pada manusia.
Banyak penelitian, yang sebagian besar dihasilkan oleh pakar iklim dan keanekaragaman hayati PBB, menunjukkan peran strategis MAKL dalam konservasi sumber daya alam, termasuk perkiraan 80% dari keanekaragaman hayati yang tersisa di bumi ini.
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB mengajak masyarakat mempertahankan hutan dan memproduksi tanaman pangan yang penting sebagai ‘sektor ekonomi swasta terbesar di dunia’. Namun sayangnya, peran penting komunitas adat di negara-negara hutan tropis semakin terancam.
“Hal ini juga terjadi di Indonesia,” ujar Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif WALHI. Sementara Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal KPA, menyatakan, bahwa Dana Nusantara akan memperkuat gerakan reforma agraria di akar rumput untuk melindungi secara kolektif hak atas tanah dan penghidupan.
“Sistem pendukung ini akan mendukung serikat tani, perempuan pedesaan, dan pemuda tani dalam memperluas praktik baik model reforma agraria di tingkat desa,” ujarnya.
***Riz***