Perhutani kembali bermasalah. Dan tidak tanggung-tanggung, kali ini Bupati Sukabumi – Jawa Barat, Marwan Hamami yang mengeluhkan hal itu.

“Perum Perhutani  kurang koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, terutama dalam beberapa program percepatan yang dilakukannya. Misalnya program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Kabupaten Sukabumi,” ungkap Sang Bupati kepada GI beberapa waktu lalu.

Hal tersebut dilontarkan Marwan Hamami saat menghadiri acara peresmian jalan pendukung kawasan Geopark Ciletuh beberapa waktu lalu. Dikatakannya bahwa jika dilihat dari tujuan utamanya, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat,  maka yang terjadi di Sukabumi akhir-akhir ini telah meleset dari tujuan itu.

“Saya rasa peran Perhutani masih belum bisa kita harapkan. Tetapi jika untuk membantu memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat, memang benar demikian adanya,” tutur Marwan.

Menurut Marwan, secara konsep program PHBM bagus, tetapi bukanlah sebuah solusi untuk pengelolaan hutan yang lestari dan mengatasi permasalahan lingkungan bila program tersebut pada akhirnya lebih cenderung berorientasi ekonomi semata. Pasalnya, menurut penilaian Sang Bupati, tampaknya program yang sedang dijalankan Perhutani di daerah tersebut telah mengenyampingkan dampak lingkungannya.

Ekosistem Rusak

Lebih jauh Marwan memaparkan bahwa di Sukabumi hampir semua titik banjir berada pada kawasan yang dikelola oleh Perhutani. “Penyebabnya adalah jenis tanaman yang ditanam, dimana Perum Perhutani memberikan jenis tanaman semusim yang bisa menghasilkan dengan cepat, seperti jenis sayuran dan buah-buahan dan tanaman semusim lainnya. Secara ekonomi tentu itu akan berdampak untuk pendapatan masyarakat, namun setahu saya tanaman tersebut bukanlah tanaman hutan yang mampu menyerap banyak air,” jelasnya.

Selain itu adanya indikasi oknum dari Perum Perhutani yang mengontrakkan lahan di sekitar kawasan KPH yang mereka kelola. Tujuannya ialah bisnis. “Hal-hal seperti itulah yang menyebabkan banjir karena ekosistem tidak diperhatikan pengelolaannya. Ini sangat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah juga,” imbuh Marwan.

***DAP***