Tiba-tiba saja seorang warga menginterupsi agar Kepala Desa Sukawangi mencabut SK Ketua LMDH, karena tidak kooperatif terkait kepentingan warga.

Senin pagi lalu (14/06/21), aula Kantor Desa Sukawangi ramai dikunjungi oleh warga dari beberapa kampung. Umumnya mereka adalah petani di sekitar hutan. Hadir juga sejumlah perwakilan RT/RW, Babinsa serta Babinkamtibmas.

Beberapa orang terlihat berkemeja tactical, berlogo “Forum Komunikasi Warga Sukawangi (FKWS)”. Seperti hadirin lainnya, merekapun datang atas undangan Kepala Desa Sukawangi. Tujuannya untuk mendengarkan paparan terkait isu yang merebak cukup lama; yakni nasib warga desa, tapal batas Perhutani serta perihal Program PKS-nya bersama LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan).

Memang, hal tersebut cukup krusial dalam desa subur di kawasan Puncak Dua Bogor itu. Warga maupun kepala desa, sebenarnya ingin penjelasan apa dan sejauhmana isu tersebut bergulir, baik dari LMDH maupun FKWS. Namun sayangnya, pihak LMDH tak kelihatan ‘batang hidungnya’. Budi Irawan, sang Ketua LMDH urung hadir. Tidak jelas, ada apa dan mengapa.

Tiba-tiba saja seorang warga tunjuk tangan dan menginterupsi; “Ketua LMDH tidak menghargai undangan Kepala Desa dan tutup mata dengan persoalan yang justru sangat terkaitnya dengannya. Usul Pak Kades, kalau perlu cabut saja SK dan cari pengganti yang lebih baik,” tegas warga tersebut.

Menanggapi hal itu, H. Budianto, Kades Sukawangi pun mengaku agak kecewa dengan ketidakhadiran LMDH pagi itu. “Saya juga bingung, karena kejadian ini sudah sering. Alasannya selalu ada,” ucap Budianto.

Ketika dikonfirmasi GI usai acara, Kades Sukawangi menyatakan akan coba memanggil LMDH sekali lagi. “Jika memang tidak bisa diperbaiki kita akan ambil tindakan demi kebaikan Desa Sukawangi,” tuturnya.

Dukung FKWS

Dalam kesempatan itu FKWS memaparkan progres yang telah dijalankan selama hampir satu tahun terakhir dalam memperjuangkan hak warga desa terkait kisruh yang ditimbulkan oleh sosialisasi PKS Perhutani bersama LMDH di kawasan tersebut. “Kami berjuang sendiri, atas nama seluruh warga Sukawangi untuk penetapan tapal batas antara lahan desa dengan wilayah hutan Perhutani,” jelas Lala Daniati, Sekretaris FKWS yang menjadi pembicara dalam pertemuan itu.

Dijelaskan, bahwa FKWS yang didirikan atas aspirasi dan swadaya masyarakat Desa Sukawangi tersebut telah menempuh perjalanan panjang, mulai dari unjuk rasa (demo) ke Pemkab Bogor, audiensi ke berbagai pihak terkait, serta meminta kejelasan peta hutan ke BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) di Yogyakarta. “Itulah progres yang telah kita jalankan, sementara hasilnya tinggal menunggu keputusan dari berbagai pihak terkait tersebut,” tambahnya.

Sementara menurut Kepala Bidang Humas FKWS, Dedi Durohman, diperkirakan hasil dari progres yang sudah dijalankan hingga saat ini sudah mencapai sekitar 70%. Hal senada juga diungkapkan oleh Burhanudin, Ketua FKWS. Para penggerak FKWS pun menilai, bahwa sebagai kepala desa, H. Budianto tampaknya cukup peduli dengan permasalahan ini, dan semoga terus mendukung upaya positif yang dilakukan warga di bawah bendera FKWS.

***Riz***