Berbagai pemikiran untuk kelancaan dan tercapainya sebuah kawasan pesisir lestari demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir Papua Barat disampaikan dalam ajang FGD-RZWP3K di Manokwari.

UPAYA pelestarian dan pengembangan pesisir di Papua Barat terus berlanjut. Hari ini (15/11/21) para pihak terkait dengan proyek tersebut berkumpul di Manokwari dan berdiskusi untuk menyepakati langkah berikutnya dalam peng-implementasian Proyek Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) itu.

Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut, Dr. Benny Osta Nababan, Marine Policy Specialist Institut Pertanian Bogor (IPB) menyampaikan beberapa pokok masalah yang penting dalam tindak lanjut implementasi Proyek RZWP3K di wilayah itu.

Seperti pernah diberitakan GI sebelumnya, bahwa Proyek Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan RZWP3K telah digelar di Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini merupakan proyek berskala internasional yang melibatkan peran masyarakat dan para stakeholder lainnya. Tujuan proyek ini adalah mendukung percepatan implementasi RZWP-3-K Provinsi Papua Barat dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) atau Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) tepatnya di Kabupaten Raja Ampat.

Salah satu indikator untuk mencapai tujuan tersebut adalah adanya restorasi ekosistem kritis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang. Ketiga ekosistem ini memiliki peranan penting dalam mendukung kehidupan masyarakat pesisir.

Dalam kesempatan itu Benny menyampaikan beberapa pemikirannya terkait Penataan Ruang dan Integrated Coastal Management. Disamping itu, ahli kebijakan kelautan IPB itu juga menyampaikan pemikiran terkait Protokol Integrasi RZWP3K, terutama soal Integrasi Fungsional Bukan Peta serta tentang Inclusive and Suistinable Spatial Ecological Economics Approach.

Lebih jauh lagi, Benny Osta Nababan menyampaikan beberapa unsur yang terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Diantaranya tentang kelembagaan pengelolaan pesisir, penelitian dan inovasi, serta monitoring surveilance dan evaluasi. Ahli kebijakan kelautan IPB ini juga menyoroti perihal instrumen pengelolaan wilayah pesisir terpadu, soal isu terkait resiko dan mitigasi, serta berbagai hal lain yang tak kalah menarik untuk dibahas dalam FGD tersebut.

***Riz***