“Kita ingin tentram damai berdampingan dengan Perhutani. Bisa saja nantinya warga turun sendiri mematok tapal batas, jika aspirasi kami sekarang ini tidak dipedulikan,” tegas warga.

Ratusan warga Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur (Puncak Dua) Bogor, bersama Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), hari ini (Senin, 12/10) bertolak ke Pemkab Bogor di Cibinong. Mereka menyampaikan aspirasi yang sudah lama terpendam, sekaligus agar drama panjang yang bagaikan tak berujung dapat berakhir dengan sebuah kejelasan.

Rakyat (Warga Desa Sukawangi) memiliki harapan yang besar terkait kepastian hidup mereka dan generasi  (anak cucu) di kawasan (tanah) yang telah mereka tempati turun-temurun sejak era tahun 1960 –an di kawasan tersebut.  “Untuk itu, kami terpaksa melakukan hal ini, walaupun kami sadar bahwa saat ini masih dalam masa Covid-19. Tapi apa boleh buat karena aspirasi warga sudah tak terbendung lagi. Kami butuh kejelasan dan ketentraman dalam beraktifitas setiap hari,” ungkap Dedi Durohman, salah seorang warga Kampung Arca- Sukawangi.

Tuntut Tranparansi Tapal Batas

Desa Sukawangi berada di jalur Puncak Dua Bogor, adalah desa agraris. Sekitar 95% perekonomian warga berbasis pada pertanian (sayuran, tanaman rempah dan ternak). Desa ini terbilang makmur, meski kondisi infrastrukturnya masih terbatas. Desa Sukawangi berada di sekitar hutan pegunungan. Sebagian besar hutan yang berdampingan dengan pekampungan tesebut dikelola oleh BUMN Perhutani.

Hal inilah yang menjadi permasalahan selama ini. Dimana, seperti disebutkan diawal tadi; bagaikan drama sosial  yang tak kunjung usai.

Audiensi. Perwakilan warga diterima secara terbatas oleh pihak Pemkab Bogor

Seperti telah diberitakan media ini sebelumna, permasalahan itu makin mencuat ke permukaan, ketika Perhutani melalui pihak tertentu mensosialisasikan program kerjasama dengan masyarakat Desa Sukawangi. Program tersebut dikenal dengan PKS (Perjanjian Kerja Sama). Tersiar kabar, seperti yang disampaikan oleh sosialisator, bahwa nyaris semua lahan yang masuk wilayah desa (di luar hutan) tak luput dari Program PKS tersebut. Artinya, seperti dipahami warga, bahwa kelangsungan hidup warga akan terancam.

Warga Sukawangi resah. Dalam dua bulan terakhir, sudah beberapa kali warga berkumpul dan menyampaikan aspirasi mereka. Bulan lalu utusan warga Sukawangi pun telah ber-audiensi dengan pihak Pemda di Cibinong. Selanjutnya, pihak perwakilan Pemda telah berkunjung ke Desa Sukawangi melakukan survey GPS, namun hasilnya hingga saat ini masih ditunggu warga. “Kami berharap ada tranparansi. Mari kita duduk bersama dan turun ke lapangan agar ada kejelasan tapal batas, mana lahan perhutani, mana wilayah desa/ tanah adat” jelas warga.

Ditambahkan oleh beberapa warga, bahwa ini demi kebaikan bersama. “Kita ingin tentram damai berdampingan dengan Perhutani. Bisa saja nantinya warga turun sendiri mematok tapal batas, jika aspirasi kami sekarang ini tidak dipedulikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor atau Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang notabene sebenarnya harus peduli dengan kesejahteraan rakyat di sekitanya,” tambahnya.

Sebagai warga negara yang katanya sudah merdeka dari penjajahan, warga Desa Sukawangi berharap ketidakjelasan ini berakhir segera. Dalam dialog dengan pihak Pemda, disampaikan bahwa Bupati Bogor, akan memberikan perhatian khusus terhadap masalah yang terjadi di Sukawangi. Hal itu tentu memberi angin segar bagi masyarakat. “Kita tunggu realisasinya di lapangan,” tutur seoang warga.

***Riz***