Momentum CoP 23 ini digunakan secara optimal oleh pemerintah untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia sudah berbuat banyak dalam memenuhi Perjanjian Paris. Delegasi Indonesia menyampaikan banyak regulasi yang sudah dibuat oleh Indonesia pasca Perjanjian Paris, baik untuk level nasional, provinsi dan bahkan sudah banyak juga Peraturan Bupati tentang Perubahan Iklim.

Bukan hanya pemerintah pusat dan daerah tetapi Indonesia juga menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari pihak swasta untuk ikut menurunkan emisi nasional sesuai dokumen First Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Secara Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyatakan bahwa, “Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Paris Agreement dan mengurangi dampak buruk perubahan iklim. Isu Perubahan Iklim tidak akan pernah bisa ditangani oleh satu negara saja dan untuk itu setiap negara perlu melakukan kerjasama yang terencana”.

Menyadari pentingnya kebersamaan dengan negara-negara lain, Menteri LHK mengimbau agar setiap negara melakukan upaya terbaik dan signifikan untuk mencapai target Perjanjian Paris dengan mengadopsi pedoman pelaksanaan Perjanjian Paris. Pada moment spesial tanggal 16 November 2017, Menteri LHK, Siti Nurbaya menegaskan komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris dan sudah melakukan beberapa hal penting antara lain, “Menetapkan Kerangka kerja Nasional  yang transparan, pengakuan negara untuk hutan adat, memulihkan 680.000 hektar lahan gambut dan berkomitmen untuk mengurangi 70% plastik pada tahun 2025 dari tingkat 2017. Tentu saja semua ini harus dilakukan dengan adanya kerjasama dengan negara-negara sahabat” pungkas Menteri LHK.